Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan keputusan penting untuk memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tiga kementerian terpisah. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk meningkatkan fokus dan efektivitas dalam penanganan masalah yang beragam di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga entitas kementerian yang berbeda merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih intensif dan khusus terhadap setiap aspek yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, setiap kementerian yang baru terbentuk akan dapat lebih efisien dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Keputusan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab antara ketiga kementerian yang baru, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang lebih efektif.
Selain itu, pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang lebih kecil juga diharapkan dapat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dengan langkah progresif ini, diharapkan bahwa setiap kementerian yang baru terbentuk dapat bekerja secara lebih fokus, efisien, dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini akan menjadi landasan kuat bagi perbaikan sistem hukum, penegakan hak asasi manusia, pengelolaan imigrasi, dan pemasyarakatan yang lebih baik di Indonesia.